Buku
SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi 2
Pengarang :
Indra Bastian, Ph.D.,
M.B.A., Akt.
Penerbit :
Salemba Empat
Detail Buku
Judul
Buku :SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi 2
Pengarang :Indra Bastian, Ph.D.,
M.B.A., Akt.
Penerbit :Salemba Empat
Cetakan :Edisi 2
Tahun
Terbit :2007
Bahasa :Indonesia
Jumlah
Halaman :556
Kertas
Isi :HVS
Cover :SoftUkuran:21 x 26
Berat :1000
Kondisi :Baru
Harga : Rp
162,900 diskon 15 %
Bayar : Rp 138,465
Stock :1
SISTEM AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK Edisi 2
Pengarang : Indra Bastian, Ph.D.,
M.B.A., Akt.
Penerbit : Salemba Empat
DAFTAR ISI
Kata
Pengantar
Daftar
Singkatan
BAB SATU: Pendahuluan
1.1 Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi
Sektor Publik
1.1.1 • Latar Belakang Penyusunan
Sistem Akuntansi Sektor Publik
1.1.2Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi
Sektor Publik
1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Sektor Publik
1.2.1 Dasar Hukum Keuangan
Negara
1.2.2 Dasar Hukum Keuangan
Daerah
1.2.3 Review Regulasi Terkait dengan
Akuntansi Sektor Publik
1.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Sektor Publik
1.3.1 Kondisi Masa Lalu dan Masa
Sekarang
1.3.2 Kondisi yang
Diharapkan
1.4
Prinsip dan Variasi Sistem Akuntansi Sektor Publik
1.4.1 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor
Publik
1.4.2 Variasi Sistem Akuntansi Sektor
Publik
1.5
Sistematika Penulisan Buku
Esai
Kasus Diskusi
BAB DUA: Penyusunan, Sistem.
Akuntansi Sektor Publik
2.1 Kerangka Komprehensif Prosedur
Penyusunan
Sistem Akuntansi Sektor Publik
2.1.1
Dasar Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik
2.1.2
Pendekatan Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor
Publik
2.1.3
Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penyusunan Sistem Akuntansi
Sektor Publik
2.1.4
Langkah-langkah Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor
Publik
2.1.5
Jenis Penetapan (Assignment) Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik
2.1.6
Ilustrasi Jenis Penetapan (Assignment) Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi
2.1.7 Hal-hal yang Harus Diajukan
Sebelum Mcnyusun Sistem Akuntansi Sektor Publik
2.1.8
Siapa yang Harus Menyusun Sistem Akuntansi Sektor
Publik
2.1.9
Masahih, Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor
Publik
2.1.10 Pengendalian Manajemen dalam
Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor
Publik
2.1.11 Komposisi Komprehensif
Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor
Publik
2.2
Organisasi, Klasifikasi, dan Kapitalisasi Keuangan
2.3
Bagian-bagian dari Organisasi Pemerintah dan Organisasi Kepegawaian
2.3.1
Jenis Pengorganisasian
2.3.2
Bagian-bagian dalam Organisasi
Pemerintah
2.3.3
Konsultasi dengan Pimpinan dan Kepala Bagian
2.3.4
Bagan Organisasi Departemental dan
Kepegawaian
2.4
Organisasi Kerja Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik
2.5
Organisasi Akuntansi Kas Daerah
2.6
Formulir-formulir dan Catatan-catatan dalam Tiap Bagian
2.6.1
Formulir-jbrm’ulir
2.6.2
Catatan-catatan di Tiap Bagian Organisasi
2.7
Register, Jurnal, dan Buku Besar yang Harus Digunakan
2.8
Pengendalian Manajerial
2.9 Kode Rekening
2.10 Laporan Statistik dan Akuntansi
2.11 Kertas.Kerja Penyusunan Sistem
Akuntansi yang Lengkap
Esai
Kasus Diskusi
BAB TIGA: Sistem dan Kebijakan
Akuntansi Sektor Publik
3.1
Siklus Akuntansi Sektor Publik
3.1.1
Pendahuluan
3.1.2
Siklus Akuntansi Sektor
Publik
3.2
Sistem Akuntansi dart Kebijakan Akuntansi Sektor Publik
3.2.1
Sistem Akuntansi Sektor Publik-Pendabuluan
3.3.2
Kebijakan Akuntansi Sektor Ili i blik-Pcmialuditan
3.2.3
Model Struktur Organisasi untuk Penli,asunan Laporan Keuangan
3.3
Prosedur Sebelum Transaksi Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006
3.3.1
Prosedur Setelah Pengesahan Anggaran
3.3.2
Prosedur Pengajuan Belanja oleh Unit
Kcrja
3.2.3
Prosedur Manajemen Kas Pemerintahan
3.3.4 Prosedur
Pencairan Kas ke Unit Keria ….
3.5
Prosedur Penerimaan Kas oleh Unit Kerja
3,4
Kebijakan dan Sistem Akuntansi Kas
3.4.1
Pengertian Kas
3.4.2
Karakteristik Kas
3.4.3
Tujuan
3.4.4
Kebijakan Akuntansi Kas
3.4.5
Sistem Akuntansi Kas
3.4.6
Aktivitas
Pengendalian
3.5
Kebijakan dan Sistem Akuntansi Piutang
3.5.7
Pengertian dan Karakteristik Piulwig
- 3,
2 Tujuan
3.3.3
Kebijakan Akuntansi Phitong
3.5.4
Sistem Akuntansi Piutang
3.5.5
Aktivitas Pengendalian
3.6. Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Persediaan
3.6.1
Pengertian Persediaan
3.6.2
Karakteristik
Persediaan
3.6.3
Tujuan
3.6.4
Kebijakan Akuntansi
Persediaan
3.6.5
Sistem Akuntansi Persediaan
3.6.6
Aktivitas Pengendalian
3.7 Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Aktiva Tetap
3.7.1
Pengertian, Karakteristik, dan Penggolongan Aktiva
Tetap
3.7.2
Tujuan
3.7.3 Kebijakan Sistem Akuntansi Aktiva
Tetap
3.7.4
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap
3.7.5
Aktivitas Pengendalian
3.8 Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Investasi
3.8.1
Pengertian, Karakteristik dan Penggolongan
Investasi
3.8.2
Tujuan Sistem Akuntansi Investasi
3.8.3
Kebijakan Akuntansi Investasi
3.8.4
Sistem Akuntansi Investasi
3.8.5
Aktivitas Pengendalian
3.9 Kebijakan dan Sistem.Akuntansi
Utang
3.9.1
Pengertian Utang/Kewajiban
3.9.2
Karakteristik Utang/Kewajiban
3.9.3
Tujuan
3.9.4 Kebijakan Akuntansi
UtanglKewajiban
379.5 Sistem Akuntansi Utang/Kewajiban
3.9.6
Aktivitas Pengendalian
3.10 Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Ekuitas
3.10.1 Pengertian dan Karakteristik
Ekuitas
3.10.2 Tujuan
3.10.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
3.10.4 Sistem Akuntansi Ekuitas
3.10.5 Aktivitas Pengendalian
3.11 Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Pendapatan
3.11.1 Pengertian Pendapatan
3.11.2 Karakteristik Pendapatan
3.11.3 Tujuan
3.11.4 Kebijakan Akuntansi
Pendapatan
3.11.5 Sistem Akuntansi
Pendapatan
3.11.6 Aktivitas Pengendalian
3.12 Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Belanja
3.12.1 Pengertian
Belanja/Biaya
3.12.2 Karakteristik
Belanja/Biaya
3.12.3 Tujuan
3.12.4 Kebijakan Akuntansi
Belanja/Biaya
3.12.5 Sistem Akuntansi
Belanja/Biaya
3.12.6 Aktivitas Pengendalian
Esai
Kasus Diskusi
BAB EMPAT: Formulir dan
Jurnal
4.1
Pendahuluan
4.2 Desain dan Penggunaan Dokumen
Bisnis pads Organisasi Sektor Publik
4.2.1
Pentingnya Formulir dalam Akuntansi
4.2.2
Beberapa Prinsip Dasar Pembuatan
Formulir
4.2.3
Pentingnya Pengendalian atas Formulir-formulir oleh
Akuntan atau Ahli Sistem
4.2.4
Penyempurnaan Sistem Akuntansi dengan
Mengadakan Penyelidikan atas
Formulir
4.3 Dokumen-dokumen Sebelum Transaksi
4.3.1
Dokumen Setelah Pengesahan Anggaran
4.3.2
Dokumen Pengajuan Belanja oleh Unit
Kerja
4.3.3 Dokumen Manajemen Kas
Pemerintahan
4.3.4
Dokumen Pencairan Kas ke Unit
Kerja
4.3.5
Dokumen Penerimaan Kas oleh Unit Kerja
4.4
Bukti Transaksi
4.4.1
Bukti Transaksi dalam Prosedur Akuntansi
Keuangan Daerah pads
SKPD
4.4.2 Akuntansi Keuangan Daerah pads
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPPKD)
4.5
Prinsip Mengenai Sifat dan Penggunaan Jurnal Berta Formulir
4.6 Catatan Ash yang Umum Digunakan
4,7
Penyusunan Jurnal
4.8
Metode Pencatatan Informasi dalam Jurnal
4.9. Jurnal Neraca dan Jurnal Laba Rugi
4.10 Jurnal Khusus
4.10.1 Alasan Mengapa Jurnal Neraca dan
Jurnal Laba Rugi Dibagi Lebih Lanjut
4.11 Contoh Jurnal Per Kelompok
Rekening dan Per SKPD
4.11.1
Jurnal Per Kelompok Rekening
4.11.2 Jurnal Per
Dinas
4.12 Alur Prosedur Berbasis Dokumen
4.12.1 Prosedur Sebelum
Transaksi
4.12.2 Prosedur Kas
4.12.3 Prosedur
Piutang
4.12.4 Prosedur Persediaan
4.12.5 Prosedur Aktiva Tetap
4.12.6 Prosedur Investasi/Pembiayaan
4.12.7 Prosedur Utang/Kewajiban
4.12.8 Prosedur Ekuitas
4.12.9 Prosedur Pendapatan Daerah
4.12.10 Prosedur Belanja
Daerah
Esai
Kasus Diskusi
BAB LIMA: Buku
Besar
5.1
Pendahuluan
5.2
Perkiraan-perkiraan Buku Besar
5.2.1
Susunan Perkiraan Buku Besar
5.2.2
Bagan Perkiraan Buku
Besar
5.2.3
Kode Perkiraan Buku Besar
5.2.4
Tujuan Kode
5.2.5
Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam Merancang Kode
Rekening
5.2.6 Metode Penyusunan Kode
Rekening
5.2.7
Kode Rekening Sesuai Permendagri No 1312006
5.3
Bentuk Buku Besar
5.3.1
Buku Besar
Pembantu
5.4
SPJ
5.4.1
SPJ dan Buku Besar Kas
5.4.2
Duplikasi SPJ dan Laporan
Keuangan
Esai
Kasus Diskusi
BAB ENAM: Pelaporan Keuangan Sektor
Publik
6.1
Format Pelaporan Keuangan
6.1.1
Laporan Posisi Keuangan/Neraca
6.1.2
Laporan Kinerja Keuangan atau Laporan Surplus/Defisit
6.1.3• Laporan Arus
Kas
6.1.4
Laporan Perubahan Ekuitas
6.1.5
Laporan Realisasi Anggaran
6.2
Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik
6.3
Timbulnya Kendali bagi Entitas Lain untuk Tujuan Pelaporan Keuangan
6.4 Pengendalian untuk Tujuan Pelaporan
Keuangan
Esai
Kasus Diskusi
BAB TUJUII: Pelaporan Keuangan
Konsolidasi Sektor Publik
7.1
Penentuan Apakah ada Pengendalian untuk Tujuan Pelaporan Keuangan
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasi
7.2.1
Pengertian
7.2.2
Hubungan antara Entitas Pengendali (Pemda/Perkab/Pemkot) dengan Entitas
Kendalian (Dinas)
7.2.3
Istilah yang Digunakan dalam Laporan Keuangan
Konsolidasi
7.2.4
Penyajian Laporan-Laporan Keuangan
Konsolidasi
7.2.5
Lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian
7.3
Prosedur Konsolidasi
7.3.1
Membuat Jurnal Eliminasi
7.3.2
Membuat Kertas
Kerja
7.3.3
Membuat Laporan Keuangan
Konsolidasian
7.4
Pengiriman Kas Antarunit Kerja
7.5
Pengiriman Barang Antarunit Kerja
Esai
Kasus Diskusi
BAB DELAPAN: Neraca untuk Pertama
Kali
8.1
Pengertian. dan Tujuan Neraca Untuk,Pertama Kali
8.1.1
Fungsi Neraca
8.2
Peran Neraca yang Disusun untuk Pertama Kali
8.3
Problematika Penyusunan Neraca untuk Pertama Kali
8.4 Tahapan Implementasi Neraca yang
Disusun untuk Pertama Kali
8.5 Elemen Laporan Posisi
Keuangan/Neraca
8.6 Contoh Menyusun Neraca Untuk
Pertama Kali
8.6.1
Aktiva Lancar
8.6.2
Aktiva Tetap
8.6.3
Utang
8.6.4
Ekuitas
8.7 Kesimpulan dan Saran
Kasus Diskusi
Bab SEMBILAN: Pengendalian
Internal
9.1
Pendahuluan
9.2
Unsur Pengendalian Internal
9.2.1
Struktur Organisasi
9.2.2 Sistem Wewenang dan Prosedur
9.2.3 Praktik yang Sehat dalam
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
9.2.4 Pegawai yang Kompetensinya Setara
dengan Tanggung Jawabnya
9.3 Lingkungan Pengawasan
9.3.1 Filosofi dan Gaya
Pemimipin
9.3.2 Metode Pengendalian
9.4 Pendekatan dalam Perancangan
Pengawasan
Esai
ANNEX: Contoh Kasus Komprehensif Siklus
Akuntansi SKPD “A”
Daftar Istilah
Daftar Pustaka
MINAT ? Hubungi :
ROBI => SMS/WA: 0856 4233 2484 atau pin
BB: 5A216342
SEKALI LAGI Kami baritahukan bahwa BUKU ASLI PENERBIT, jadi dijamin 100% HALAL dan BERKAH sob.
Terus Kunjungi
TOKO BUKU SETIONO untuk update buku terbaru..
Bantu share produk kami sob, klik salah satu tombol di bawah ini =D
TERIMAKASIH atas KUNJUNGANNYA =)
Belum ada tanggapan untuk "SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi 2 - Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt."
Post a Comment