PERPAJAKAN Edisi Revisi - Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.

Buku PERPAJAKAN Edisi Revisi
Pengarang : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.
Penerbit : Andi Publishing

Detail Buku

Judul	:	PERPAJAKAN EDISI REVISI
Pengarang	:	Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.
Penerbit	:	Andi
ISBN	:	978-979-29-2750-4
Cetakan Ke	:	Edisi Revisi
Tahun Terbit	:	2013
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	xviii + 376
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x  23 cm
Berat	:	500 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 84.000	discount  15%
Bayar	:	Rp. 71.400
Stock	:	Tersedia

Baca Juga DAFTAR ISI:

BAB 1. PENGANTAR PERPAJAKAN

Bagian 1. Dasar-dasar Perpajakan

Definisi dan Unsur pajak

Fungsi pajak

Syarat pemungutan pajak

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Kedudukan hukum pajak

Hukum pajak materiil dan hukum pajak formil

Pengelompokan pajak

Tata cara pemungutan pajak

Timbul dan hapusnya uang pajak

Hambatan pemungutan pajak

Tarif pajak

Bagian 2. Pajak Negara dan Pajak daerah

Pajak Negara

Pajak daerah dan retribusi daerah

Dasar hukum

Pajak daerah

Jenis pajak dan objek pajak

Tarif pajak

Tata cara pemungutan pajak

Kedaluwarsa penagihan pajak

Retribusi daerah

Objek retribusi daerah

Subjek retribusi daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah

Tata cara pemungutan retribusi

Pemanfaatan retribusi

Kedaluwarsa penagihan retribusi

BAB 2. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pendahuluan

Dasar hukum

Pengertian-pengertian

Tahun pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

Surat Ketetapan Pajak

Keberatan dan Banding

Pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan

Daluwarsa penagihan pajak

Pemeriksaan

Penyidikan

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Pembukuan/ Pencatatan

Sanksi Perpajakan

Sanksi Pidana

Sanksi Administrasi

Sanksi Pidana

CONTOH FORMULIR

Nomor Pokok Wajib Pajak

SPT Tahunan PPh WP Badan

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

SPTTahunan PPh WP Orang Pribadi (yang mempunyai penghasilan)

SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26

SPT Masa PPN

Surat Setoran Pajak

BAB 3. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Dasar HUkum

Pengertian-pengertian

Pejabat dan Jurusita pajak

Penagihan seketika dan sekaligus

Surat paksa

Penyitaan

Lelang

Pencegahan dan penyanderaan

Gugatan

Permohonan pembetulan atau penggantian

Ketentuan pidana

BAB 4. PAJAK PENGHASILAN

Bagian 1. Pajak Penghasilan Umum

Pendahuluan

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Kewajiban Pajak Subjektif

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Objek Pajak

Tidak Termasuk Objek Pajak

Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tarif Pajak

Cara Menghitung Pajak

Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Cara Melunasi Pajak

Bagian 2. Bentuk Usaha tetap

Objek Pajak Penghasilan BUT

Penentuan Laba BUT

Perlakuan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak dari Suatu BUT yang Ditanamkan Kembali di Indonesia

Bagian 3. Penyusunan, Amortisasi, dan Revaluasi

Pendahuluan

Penyusutan

Metode dan Tarif Penyusutan

Saat Dimulainya Penyusutan

Contoh Penghitungan Penyusutan

Amortisasi

Metode dan Tarif Amortisasi

Contoh Perhitungan amortisasi

Amortisasi Berdasarkan Metode Satuan Produksi

Revaluasi (Penilaian Kembali Aktiva Tetap)

Bagian 4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian

Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang Dikecualikan dan Pengenaan PPh Pasal 21

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiuan

Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP

Saat Terutang

Cara Menghituang PPh Pasal 21

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Bagian 5. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pengertian

Pemungut Pajak

Objek Pemungutan PPh Pasa 22

Cara menghitung PPh Pasal 22

Bagian 6. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian

Pemotong PPh Pasal 23

Yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Pengecualian Objek pemotongan PPh Pasal 23

Tarif pemotongan

Cara Menghitung PPh Pasal 23

Bagian 7. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pendahuluan

Penggabungan penghasilan

Batas Maksimum Kredit Pajak

Batas Maksimum Kredit Pajak untuk Setiap negara (Per Country Limitation)

Rugi Usaha di Luar negeri

Perubahan Besarnya Penghasilan di Luar Negeri

Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Bagian 8. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pendahuluan

Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Beberapa Masalah/ Kasus untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Hal-hal Tertentu untuk Penghitungan Besarnya Anggaran PPh Pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP Tertentu Lainnya

Bagian 9. Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri

Pendahuluan

Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri, yang Dikenakan Kewajiban Membayar Pajak penghasilan

Yang Tidak Dikenakan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan

Besarnya Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri

Perlakuan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri Sebagai Kredit Pajak

Bagian 10. Pajak Penghasilan Pasal 26

Wajib Pajak PPh Pasal 26

Objek Pajak Penghasilan Pasal 26

Tarif Pajak dan Penerapannya

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26

Sifat Pemotongan

Pemotong Pajak

Bagian 11. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Atas Bunga,  Sewa dan Imbalan Jasa Konsultan dan Jasa Konstruksi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PPh Pasal 4 ayat 2)

Pajak Penghasilan atyas penghasilan Berupa Deposito dan Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa tanah dan/ atas Bangunan

PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Usaha Jasa Konstruksi

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

PPh Final atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

BAB 5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pendahuluan

Dasar Hukum

Pengertian-pengertian

Basrang kena Pajak (BKP)

Jasa kena Pajak (JKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Penyerahan Barang Kena Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Dasar Pengenaan Pajak

tarif

Mekanisme Pengenaan PPn

Cara Menghitung PPn

Cara Menghitung PPn BM

Saat terutang Pajak

Tempat Terutang Pajak

Faktur Pajak

Mekanisme Kredit Pajak

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Penyerahan Kepada Pemungut PPn

PPn atas Kegiatan Membangun Sendiri

BAB 6. BEA METERAI

Dasar Hukum

Sebab-sebab Dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai

Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai

Pengertian

Tarif bea Meterai Rp. 6.000 dikenakan atas Dokumen

Tarif Bea Meterai Rp. 3.000 dikenakan atas dokumen

Yang tidak dikenakan Bea Meterai

Saat Terutang Bea Meterai

Pihak yang Terutang bea meterai

Cara pelunasan bea meterai

Cara penggunaan benda meterai

Pemeteraian kemudian

Sanksi-sanksi

Daluwarsa

Hal-hal yang perlu diperhatikan

BAB 7. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB 8. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DAFTAR PUSTAKA

MINAT ? Hubungi ROBI: 0856 4233 2484 atau pin BB: 5A216342

SEKALI LAGI Kami baritahukan bahwa BUKU ASLI PENERBIT, jadi dijamin 100% HALAL dan BERKAH sob.
Terus Kunjungi TOKO BUKU SETIONO untuk update buku terbaru..

Bantu share produk kami sob, klik salah satu tombol di bawah ini =D
TERIMAKASIH atas KUNJUNGANNYA =)

Tweet

Jangan sampai ketinggalan update buku terbaik dari TOKO BUKU Setiono. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow TOKO BUKU Setiono dengan mengklik tombol di bawah ini:

Produk Populer Lainnya:

Ditulis oleh Argonaut-kun pada tanggal Saturday, 20 February 2016